Konfrensi AIDS Internasional di Amsterdam, Belanda – Yapkema

Seusai mengikuti Konferensi AIDS Internasional selama lima hari, 23-27 Juli 2018 di Amsterdam, Belanda, Direktur Yayasan Pengembangan Kesejahterahan Masyarakat (YAPKEMA), Hanok Herison Pigai, minta Pemerintah Provinsi Papua mendeklarasikan Papua darurat HIV/AIDS dan bersama-sama bergegas memeranginya.

Berangkat mewakili wilayah Meepago, Herison Pigai, menggambarkan situasi pelaksanaan konferensi dunia yang diselenggarakan setiap tiga tahun itu, dan catatan-catatan menarik terkait perkembangan penanggulangan HIV/AIDS di dunia.

Hanok mengatakan,sesuai tema konferensi Breaking Barriers and Building Bridges (Menghancurkan Hambatan dan Membangun jembatan), semua peserta dan narasumber mengambil keputusan bahwa perkembangan penularan HIV/AIDS hanya dapat dihentikan jika pemimpin di seluruh tingkatan dan pemangku kepentingan bersegera membuat kebijakan sesuai konteksnya.

Laporan itu mengutip pernyataan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam Konferensi AIDS Internasional ini yang mengungkapkan penderita infeksi baru HIV secara keseluruhan meningkat di sekitar 50 negara atau sekitar 1,8 juta orang baru terinfeksi ada 2017.

“Terlepas dari semua kemajuan luar biasa yang telah dibuat, kemajuan untuk mengakhiri AIDS masih lambat,” kata Ghebreyesus, seperti dikutip Herison Pigai.

Ghebreyesus memperingatkan pada konferensi itu bahwa dunia tidak akan dapat memenuhi target UN 2020 menyangkut HIV/AIDS karena ada terlalu banyak tempat di mana banyak orang tidak mendapatkan layanan pencegahan dan perawatan yang dibutuhkan.

Menurut dia, ada 36,9 juta orang sekarang hidup dengan HIV dan para ahli memperingatkan bahwa rasa puas diri dan kekurangan dana akan berisiko menghambat rencana penanggulangan HIV/AIDS. Ditambah belum ada vaksin baru yang bisa memberantas HIV dari dalam tubuh manusia, maka terapi ARV masih menjadi solusi satu–satunya bagi orang dengan HIV/AIDS.

Rekomendasi YAPKEMA

Demi mengejar Zero New Infection (Nol infeksi baru), Zero Death (No Kematian), and Zero Discrimination & Stigma (Nol Diskriminasi & Stigma), sesuai komitmen internasional, Herison Pigai mencatat beberapa rekomendasi yang semestinya dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Papua dan ditindaklanjuti sampai ke kabupaten-kota di Provinsi Papua.

Hanok Herison Pigai (paling kanan) bersama sebagian delegasi Papua, termasuk Wali Kota Jayapura Benhur Tommi Mano (kedua kiri) yang ikut serta Konferensi AIDS di Amsterdam -Yapkema dok

“Mulai dari pemimpin dunia, para Presiden, gubernur, dan para bupati bersama stakeholder di daerah harus memaksimalkan sumber daya di level masing–masing dan profesi masing-masing melalui langkah-langkah kongkrit,” katanya kepada Jubi, Rabu (1/8/2018), melalui surat elektronik dari Brussel, Belgia, dalam perjalanan kembali ke Papua.

“Dinas Kesehatan dan KPA Provinsi Papua harus mendorong Gubernur Papua untuk mengundang para pupati mendeklarasikan perang melawan epidemi HIV/AIDS di Tanah Papua,” kata Herison Pigai.

Dia melanjutkan bahwa masing–masing bupati harus memberikan target untuk dievaluasi setiap tahunnya.

“Misalnya, kongkrit target test (VCT) , target ARV, target perluasan layanan VCT di puskesmas yang siap melayani pasien HIV, target pengadaan dokter dan tenaga medis, target pengadaan alat medis dan bahan habis pakai. Evaluasi tahunan harus dilakukan bersama dalam bentuk konferensi dan pameran hasil,” kata Herison Pigai, yang mengaku sudah memaparkan gagasan ini pada Bupati Merauke, Keerom, dan Wali Kota Jayapura yang ikut bersama rombongan delegasi Papua di konferensi tersebut.

Hanok mengatakan partisipasi Indonesia dalam konferensi itu tidak meperlihatkan bahwa HIV/AIDS isu utama. Persepsi itu dapat dibuktikan melalui keikutsertaannya dalam konferensi yang hanya diwakili oleh LSM dan komunitas. Padahal kepesertaan wakil pemerintah terkait sangat diperlukan.

“Berdasarkan pemahaman itu kebijakan nasional dan strategi nasional belum menunjukan langkah–langkah kongkrit, apalagi sepertinya Indonesia menganggap dengan prevalensi HIV/AIDS yang berkisar di 0,4 itu tidak menjadi sorotan dunia,” katanya.

Hanok minta semestinya Indonesia tidak bertepuk dada atas kondisi itu sebab bila dikaji secara provinsi maka daerah tertentu menembus angka mengancam dan jadi fenomena gunung es.

“Provinsi Papua yang jadi korban karena berada pada prevalensi 2,4 dan dikategorikan epidemi meluas karena penularannya bukan lagi hanya pada populasi kunci namun pada populasi umum,” kata dia.

Menurut Herison Pigai, berdasarkan Survey Terintegrasi HIV dan Perilaku (STHP) pada populasi umum yang dilaksanakan pada tahun 2016 menunjukkan prevelensi HIV di Tanah Papua adalah sebesar 2,4 persen pada populasi umum dan 3,5 persen pada populasi penduduk asli Papua (OAP). Hal ini menggambarkan bahwa di Tanah Papua terdapat 2 hingga 3 orang dewasa yang terinfeksi HIV untuk setiap 100 orang penduduk.

“Bila angka ini dikalikan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua yang diperkirakan sebesar 2,8 juta Jiwa, maka terdapat setidaknya 67.200 pendudukdewasa yang terinfeksi HIV. Sementara menurut data yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua tercatat sebanyak 32.263 per Desember 2017) kasus HIV/AIDS,” katanya.

Herison Pigai menyarankan jika pemerintah pusat tidak menunjukkan langkah-langkah kongkrit terkait Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS maka sudah saatnya pemerintah Provinsi Papua yang mendeklarasikan perang melawan HIV/AIDS.

Darurat HIV/AIDS Meepago

Menurut catatan YAPKEMA, untuk wilayah Meepago, situasi penanganan HIV/AIDS di wilayah itu dapat dipotret dari Kabupaten Paniai yang selama ini menjadi barometer pelayanan kesehatan, karena Gubernur Papua, Lukas Enembe, menempatkan Rumah Sakit Rujukan di Paniai untuk beberapa kabupaten di wilayah pedalaman Meepago.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai tahun 2003–2017, estimasi jumlah kasus di Kabupaten Paniai, jika memakai jumlah penduduk Paniai 2014 yaitu 154.662 jiwa, maka perkiraan kasus di Paniai adalah 3.712 kasus (2,4 persen X 154.662 jiwa). Sementara penemuan kasus HIV/AIDS Kabupaten Paniai dari tahun 2002–2017 baru mencapai 1.200 kasus.

“Kita masih kehilangan atau belum menemukan 2.500 jiwa yang meiliki risko terinfeksi HIV,” kata Pigai.

“Gambaran lebih spesifik kita bisa lihat perjalanan kasus HIV/AIDS dari laporan data pengobatan dan perawatan HIV/AIDS di RSUD Paniai yaitu dari 1.200 kasus tersebut (2003-2017), 600 kasus adalah kasus yang baru ditemukan. Dari jumlah tersebut, orang yang memulai ARV hanya 600 orang dan hanya 300 orang yang masih bertahan dengan ARV,” katanya.

Hanok menerangkan dari penjelasan data di Kabupaten Paniai di atas menggambarkan bahwa permasalahan HIV/AIDS di Meepago masih sangat kompleks, mulai dari penjaringan kasus yang masih sangat minim, pemberian ARV terhadap ODHA yang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan ARV juga belum optimal, hingga putus minum obat yang juga cukup tinggi.

Hanok mengatakan penanganan di Meepago belum optimal dan belum sanggup mengatasi wabah yang sudah memakan banyak nyawa manusia dengan cepat ini.

Respon Dinkes Papua

Terpisah, kepada Antara, Senin (30/7/2018), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, Aloysius Giyai, yang juga termasuk dalam rombongan tim delegasi Papua yang berangkat ke Amsterdam, berjanji akan mengadopsi inovasi-inovasi baru dari berbagai negara terkait dengan penanggulangan HIV yang akan diterapkan di provinsi itu.

“Setelah pulang ke Papua kita akan adopsi dalam rangka penemuan kasus baru maupun mempertahankan jangan ada penderita baru,” katanya. (tabloidjubi.com)

Share

No Comment

Comments are closed.