Puskesmas Muye sudah tidak beroperasi lagi karena ‘tenggelam’ akibat luapan air danau Paniai – Jubi/Abeth You

Paniai, Jubi – Direktur Eksektif Yapkema, Hanok Herison Pigai, mengatakan luapan air yang merendam setidaknya 12 distrik di Kabupaten Paniai, atau sekitar 50 persen wilayah Paniai, sejak Juli lalu bukan kategori bencana alam melainkan akibat kelalaian pengambil kebijakan. Masyarakat di sekitar danau juga kurang mengamati, mengawasi, dan meneliti aktivitas dan perubahan fisik Danau Paniai.

“Tidak ada pihak yang peduli untuk melestarikan dan mengelola danau Paniai sebagai pusat peradaban masyarakat suku Mee. Padahal adanya kehidupan di tempat yang dahulu disebut Wisselmeren itu ada karena adanya danau tersebut,” jelas Pigai kepada Jubi, Selasa (29/8/2017).

Data yang dirilis Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Papua menyebutkan aktivitas publik dan layanan umum seperti sekolah, gereja, dan puskesmas lumpuh. Sumber-sumber makanan, mata pencaharian, dan tempat tinggal masyarakat hancur.

Hal ini disebabkan bukan saja karena curah hujan yang tinggi dan terus menerus mengguyur Paniai. Banjir akibat luapan air danau Paniai ini sudah menjadi bencana tahunan yang bisa diprediksi akan terjadi dengan penyebab yang sudah diketahui, setidaknya sejak tujuh tahun terakhir.

Wilayah yang saat ini tergenang luapan air Danau Paniai adalah Distrik Paniai Barat, Paniai Timur, Muye, Ekadide, Teluk Deya, Kebo, Yagai, Nakama, Topiyai, Agadide, Deiyaimiyo, Wegemino, dan Bibida.

Dikatakan Pigai, bantuan beras ke distrik-distrik yang terkena dampak yang dilakukan Pemkab Paniai melalui Dinas Sosial saat ini adalah tugas rutin tanggap darurat yang sudah menjadi kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan.

“Itu bukan tindakan yang luar biasa. Sementara masyarakat yang hidup bergantung pada Danau Paniai saat ini membutuhkan tindakan cepat dan luar biasa. Karena peningkatan volume luapan saat ini sudah luar biasa. Dengan volume luapan air yang semakin tinggi, ditambah curah hujan akibat perubahan iklim yang semakin lama dan tak menentu, pendekatan dan penanganan terhadap luapan air Danau Paniai ini harus segera, terpadu, dan bersinergi dan bersifat jangka panjang. Jika tidak, peradaban orang Mee akan musnah,” tegasnya.

Sejak tahun 2011, ketika banjir akibat luapan Danau Paniai mulai menggenangi sebagian wilayah Pania, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paniai waktu itu, FX Mote, sudah pernah menyimpulkan bahwa penyebab utama luapan air Danau  Paniai adalah pendangkalan di 30 persen area danau dan perkembangan pertumbuhan gulma.

Hal itu, menurut Mote, menyebabkan daya tampung danau yang menerima air dari tujuh kali besar yaitu  Aga, Eka, Weya, Koto, Muye, Waneuwo, dan Kowabeu semakin mengecil. Apalagi ditambah dengan aktivitas penebangan kayu dan pembukaan lahan baru di pegunungan yang mengelilingi danau.

Lanjut Hanok, sejak tujuh tahun lalu, penyebab meluapnya Danau Paniai telah disimpulkan pemerintah. Namun tujuh tahun berlalu, hingga saat ini tidak ada tindakan sama sekali untuk melakukan perbaikan penanganan luapan akibat pendangkalan tersebut.

“Padahal, sekitar 350 ribu penduduk hidup bergantung dan terhubung dengan Danau Paniai. Artinya, bila kondisi ini dibiarkan tanpa ada terobosan penanganan sumber penyebab, bisa dipastikan tujuh tahun ke depan Kabupaten Paniai tinggal kenangan,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Bapedalda Kabupaten Paniai, Barnabas Gobai, sudah sejak tahun 2002 Danau Paniai sudah diketahui semakin dangkal. Menurut dia, pendangkalan terjadi sangat signifikan yaitu 55 meter dalam 10 tahun terakhir. Padahal, lanjut dia, pada tahun 1935 kedalaman Danau yang diukur oleh para misionaris mencapai 300 meter.

Tumbuhnya enceng gondok yang semakin berkembang cepat dan banyak juga telah mengambil alih ruang penampungan air. Tumbuhan ini membuat pendangkalan baru. Tumbuhan ini sudah mengambil alih permukaan danau sekitar 6 Ha di Enarotali, antara Bobaigo hingga Aikai serta beberapa tempat di seputaran kawasan Weya, Aga, dan Kebo yang belum bisa pastikan luasannya.

Hanok mengatakan masyarakat Paniai tidak bisa mengontrol curah hujan karena perubahan pola curah hujan disebabkan perubahan iklim global. Tetapi pemerintah dan masyarakat bisa mengatasi luapan air Danau Paniai dengan kebijakan terpadu guna mengatasi sedimentasi (pendangkalan) dan meluaskan tutupan gulma (seperti enceng gondok).

“Sayang sekali hingga saat ini kita masih saja berkutat menangani dampak luapan danau, belum bergerak menggali dan menangani pencegahan dari akibat-akibat yang menimbulkan luapan. Terlebih lagi kita pun belum bicara soal potensi danau Paniai, mulai dari potensi produksi ikan dan ekowisata yang sungguh menjanjikan, yang akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan pendapatan asli daerah,” bebernya.

Untuk itu, kata Pigai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus berfungsi sesuai tugasnya. Harus ada upaya-upaya pencegahan dan mitigasi. Rehabilitasi akibat bencana harus ditangani. Jangan hanya bagi-bagi beras, karena itu bukan tugasnya. BPBD juga memiliki fungsi advokasi, seharusnya bisa menjangkau Dinas Pekerjaan Umum dan Bapedalda serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam hal reboisasi atau reklamasi untuk mengatasi penyebab pendangkalan Danau Paniai.

“BPBD bukan pemadam kebakaran. BPBD harus memberi penyadaran pada masyarakat bukan hanya menanam pohon di pinggir danau tetapi juga menambah wawasan masyarakat untuk mengontrol pengambilan kayu dan pembukaan lahan baru di tengah hutan sekitar sungai-sungai yang sekarang telah mengakibatkan longsor dimana-mana,” paparnya.

Ditegaskan, mengeruk enceng gondok serta mengeruk rawa-rawa hidup di lembah Weya dan Aga adalah pekerjaan urgen supaya wilayah tersebut dapat berfungsi menampung penambahan volume air tersebut.

“Pemerintah perlu mengecek ada apa di hulu di sungai Yawei yang selama ini berfungsi untuk membuang air dari Danau Paniai. Kalau misalnya pembuangan di sungai Yawei sudah mulai bermasalah maka perlu dibersihkan atau alternatif satu-satunya adalah membuka irigasi berskala besar di Deyatei, Distrik Teluk Deya, untuk mengalirkan kelebihan volume air danau,” ungkapnya.

Disarankan, penanganan terpadu sampah di kawasan Kota Enarotali dan Madi yang sekarang membuang sampah-sampah pasar dan rumah tangga langsung ke kali Enarotali dan berhamburan mulai dari gunung Ekaugi sampai di tengah kota Enarotali.

“Pemerintah harus segera menyiapkan sumber daya untuk menetapkan instansi yang fokus mengurus aktivitas danau dan pengelolaan potensinya. Seperti yang di lakukan di wilayah lain di Indonesia misalnya UPTD penanganan aktivitas gunung Merapi,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tabloidjubi.com

Share

No Comment

Comments are closed.